Swift

PENGARUH PERUBAHAN BATASAN PKP DARI 600 JUTA MENJADI 4,8 MILYAR RUPIAH


PENGARUH PERUBAHAN BATASAN PKP
(PENGUSAHA KENAP PAJAK)
DARI 600 JUTA MENJADI 4,8 MILYAR RUPIAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.              Latar Belakang
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, batasan dari PKP (Pengusaha Kena Pajak) atau yang dikenai PPN naik menjadi Rp 4,8 miliyar, yang awalnya hanya Rp 600 juta setahun. Artinya semakin banyak pengusaha yang tidak dikenai pajak.
Dimungkinkan dengan kenaikan batasan omzet ini akan menjadikan kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.
Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu, karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya.
Setiap peraturan baru yang dibuat memang tak luput dari pro dan kontra. Namun semuanya dimaksudkan dengan baik, aturan ini memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak lebih patuh.
II.           Rumusan Masalah
Dari uraian yang melatarbelakangi penulisan makalah ini, penulis dapat merumuskan beberapa masalah adalah sebagai berikut:
1.     Apakah Pajak dan Pengusaka Kena Pajak itu?
2.    Apa yang mengatur tentang perpajakan yang akan di bahas, khususnya Pengusaha Kena Pajak?
3.    Dampak apa yang ditimbulkan setelah ada perubahan batasan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dari 600 juta menjadi 4,8 milyar rupiah?
4.    Bagaimana pelaksanaannya?
III.        Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut:
1.    Untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pajak.
2.    Untuk mengatahui bagaimana perubahan batasan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dari 600 juta menjadi 4,8 milyar rupiah.
3.    Untuk mengetahui dampak perubahan batasan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dari 600 juta menjadi 4,8 milyar rupiah.



BAB II
PEMBAHASAN

I.              Pengertian
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) , mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), mengekspor Barang Kena Pajak (BKP), melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP)  tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP), atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.
Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan ketentuan :
1.    Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,-.
2.    Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun  tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,-. dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.
3.    Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Batasan tersebut di atas seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Setelah mengalami perubahan yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 197/PMK.03/2013
II.           Isi PMK Nomor 197/PMK.03/2013
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/PMK.03/2013 berisi mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, tentang batasan pengusaha kecil
pajak pertambahan nilai.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
(1)
Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(2)
Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
(3)
Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.
2.
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1)
Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(2)
Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
3.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1)
Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(2)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4.
Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
      
Pasal II  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
III.        Dampak yang Terjadi
Mulai 1 Januari 2014, pengusaha dengan penjualan (omzet) tak lebih dari Rp 4,8 Milyar setahun tidak wajib berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya, dikecualikan dari kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.
Hal itu dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013. Peraturan tersebut ditetapkan pada 20 Desember 2013. Itu sebagai ganti dari PMK No 68/PMK.03/2010, yang juga resmi dicabut pada tanggat tersebut.
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3A Undang-Undang PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang, KECUALI pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun dan memilih menjadi non-PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakann yang melekat.
Tujuan diterbitkannya PMK ini tak lain dan tak bukan untuk mendorong wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun lebih banyak berpatisipasi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final tarif 1%, termuat dalam PP 46/2013.
Peraturan baru ini menuai protes dari para pengusaha kecil. Esensi dari Peraturan Pemerintah ini mewajibkan pengusaha kecil dengan omzet tak lebih dari 4.8 Milyar setahun untuk membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bruto. Dengan kata lain, mereka dikenakan PPh 1% dari total penjualan terlepas apakah untung atau rugi. Hal itu dinilai memberatkan.
a.         Apakah Perubahan Batas Omzet PKP Ini Meringankan Pengusaha Kecil?
Tidak ada pengaruh terhadap UKM yang beromzet di bawah Rp 600 Juta setahun, karena selama ini toh mereka memang tidak wajib PKP. Terlepas apakah keberatan atau tidak, tetap saja mereka dikenakan PPh 1% baik dalam kondisi untung atau rugi.
Namun, lumayan membantu pengusaha kecil beromzet antara Rp 600 juta – 4.8 Milyar setahun, karena selama ini mereka diwajibkan PKP. Dengan dinaikkannya batasan PKP menjadi 4.8 Miliar, berarti mereka tak perlu lagi direpotkan oleh kewajiban melaksanakan pemungutan dan pelaporan PPN.
b.        Omzet Tak Lebih Dari 4.8 Milyar Tapi Terlanjur Berstatus PKP
Banyak Wajib Pajak dengan omzet tak lebih dari 4.8 Milyar setahun tapi terlanjur berstatus PKP. Jika mau, bisa mengajukan pencabutan status PKP, sehingga terbebas dari kewajiban melaksanakan PPN. Dalam PMK 197/2013 ini, kententuan pasal 7 PMK 68/2010 telah diubah menjadi sbb:
“Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”
Jika omzet diatas Rp. 600 juta tapi dibawah Rp.4,8 Miliar per tahun dan sudah dikukuhkan sebagai PKP, apakah per tanggal 1 Januari 2014 tidak wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN? Jika sudah menjadi PKP maka wajib melakukan kewajiban PPN karena menurut UU PPN pasal 3A ayat 2 “PKP Wajib melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN”, jika masih berstatus PKP maka pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN tetap berlaku.
Untuk tidak melakukan kewajiban PPN, maka harus dilakukan pencabutan PKP dengan cara “Mengajukan permohonan pencabutan PKP” (PMK 197/2013 pasal 7). Sehingga timbul pertanyaan, jika mengajukan pencabutan PKP, apakah petugas pajak melakukan pemeriksaan atau verifikasi


BAB III
PENUTUP

I.              Kesimpulan
Dari uraian di atas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebaai berikut:
1.    Kewajiban PKP (Memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN) tetap berlaku sampai dengan pencabutan PKP. 
2.    Untuk mencabut PKP dalam hal perubahan peraturan ini (Omzet diatas Rp.4,8 sebagai wajib PKP) lakukan permohonan pengajuan pencabutan PKP. 
3.    Setelah tim verifikasi pajak mencabut PKP, maka wajib pajak tidak melakukan kewajiban PPN.
II.           Saran
Dari uraian di atas kami sebagai penyusun dapat memberikan beberapa saran, adalah sebagai berikut:
1.    Pertimbangkan dulu jika ingin mencabut PKP, atau menjadi non PKP, karena prosedurnya pun tidak mudah.
2.    Setiap peraturan memang ada pro-kontra, namun hendaknya disikapi dengan positif.
3.    Pengusaha non PKP atau PKP sekalipun hendaknya taat pajak, menyumbang kas negara.


DAFTAR PUSTAKA


merdeka[dot]com/uang/pengusaha-bebas-pajak-jika-omzetnya-di-bawah-rp-48-miliartahun.html , diakses pada Jum’at, 4 april 2014.
patar-lumbantoruan[dot]com/2014/01/tindak-lanjut-pmk-no197pmk-032013.html#.Uzt_YKh_unM , diakses pada Jum’at, 4 april 2014.
id[dot]wikipedia[dot]org/wiki/Pajak, diakses pada Jum’at, 4 april 2014.
wibowopajak[dot]com/2012/01/pengertian-pengusaha-kena-pajak-pkp.html, diakses pada Jum’at, 4 april 2014.
rfconsultant[dot]blogspot[dot]com/2014/01/ini-isi-pmk-197-tahun-2013-197pmk032013.html, diakses pada Jum’at, 4 april 2014.
jurnalakuntansikeuangan[dot]com/2014/01/mulai-2014-pengusaha-beromzet-48-milyar-tak-wajib-pkp/ , diakses pada Jum’at, 4 april 2014.

You Might Also Like

0 komentar